Krisis air yang semakin parah di seluruh dunia mengharuskan kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun bendungan besar atau meningkatkan subsidi pupuk. Kita perlu pendekatan yang menyeluruh untuk menangani masalah ini agar tidak berkembang menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Kebutuhan akan Pendekatan Terpadu
Di Indonesia, krisis air memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang lebih terkoordinasi. Infrastruktur yang dibangun harus sejalan dengan upaya konservasi tanah dan pengelolaan air yang cermat. Tanpa langkah-langkah ini, kita berisiko menghadapi dampak negatif dari urbanisasi yang cepat, pencemaran, dan perubahan iklim, yang dapat memperburuk ketidakseimbangan antara kebutuhan air dan kapasitas penyediaan air.
Dalam pandangan I Nengah Muliarta, seorang akademisi dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa di Bali, air adalah elemen yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup di planet ini. Ia menyatakan bahwa air mendukung seluruh proses metabolisme dan menjadi dasar bagi pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, serta kedaulatan negara. “Air, pangan, dan energi saling berhubungan dalam suatu ekosistem yang kompleks yang sering disebut sebagai nexus air-pangan-energi,” ujarnya.
Pertanian dan Krisis Air
Muliarta menyoroti bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 70 persen dari total penggunaan air tawar di dunia. Namun, dampak urbanisasi telah menyebabkan daerah resapan air tertutup oleh beton, sekaligus mencemari akuifer dengan limbah industri. Perubahan iklim juga memicu kondisi cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, yang langsung mempengaruhi hasil pertanian. Ini dapat mengakibatkan kegagalan panen yang masif, kenaikan harga pangan, hilangnya mata pencaharian petani, hingga penurunan signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Dia mengamati bahwa respons kebijakan makro di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terfragmentasi dan sering kali terkesan reaktif. Sementara produksi pangan terus didorong, eksploitasi lahan dan penggunaan pompa air tanah dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Solusi Berbasis Konservasi
Muliarta menegaskan bahwa mengatasi krisis air tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur seperti bendungan atau menambah subsidi pupuk. Diperlukan upaya konservasi tanah yang efektif dan pengelolaan air tawar yang lebih terarah. Tanpa langkah-langkah ini, infrastruktur yang dibangun bisa menjadi tidak berguna.
Dalam pandangannya, air harus diposisikan sebagai aset keamanan nasional yang setara dengan pertahanan militer dan stabilitas ekonomi. “Keamanan air merupakan fondasi bagi keamanan nasional,” tegasnya.
Diagnosis Geopolitik dan Ekologis
Pernyataan Retno Marsudi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, dalam forum keberlanjutan di Jakarta, menegaskan bahwa isu keamanan air kini telah berkembang menjadi persoalan yang berhubungan erat dengan keamanan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional. Muliarta menilai diagnosa ini sangat tepat, mengingat pentingnya air di berbagai aspek kehidupan manusia.
Pergeseran Paradigma untuk Mengatasi Krisis Air
Untuk mengatasi krisis air yang semakin mendesak, Muliarta menyarankan tiga pergeseran paradigma. Pertama, beralih dari ekstraksi sumber daya air menuju konservasi yang berbasis pada prinsip-prinsip ilmiah. Hal ini termasuk penerapan teknologi pertanian presisi yang memanfaatkan pemantauan kelembapan tanah agar penggunaan air irigasi menjadi lebih efisien.
Inisiatif Konservasi yang Efektif
Kedua, memperkuat restorasi vegetasi dan praktik konservasi tanah berbasis lanskap. Ini meliputi pembuatan rorak, terasering presisi, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari infrastruktur hijau. Ketiga, pentingnya menerapkan perhitungan air virtual atau jejak air pada produk pangan dan industri untuk mengukur dampak setiap kebijakan terhadap sumber daya air.
- Penerapan teknologi pertanian presisi
- Restorasi vegetasi dan konservasi tanah
- Pembuatan infrastruktur hijau seperti terasering
- Penerapan perhitungan jejak air
- Pengelolaan air tawar yang lebih cermat
Muliarta menegaskan, “Integrasi ilmu konservasi tanah dan air dengan kebijakan politik dan ekonomi sangat penting agar krisis air tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar.” Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil harus saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Pentingnya Regulasi dalam Menghadapi Krisis Air
Rokhmat Ardiyan, anggota Komisi XII DPR RI, menambahkan bahwa RUU Perubahan Iklim perlu menjadi instrumen yang melindungi masyarakat dari dampak krisis air dan perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, dan longsor. Ia berpendapat bahwa regulasi ini juga sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengatur lingkungan dengan lebih baik.
Pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam menghadapi krisis air tidak dapat diabaikan. Setiap langkah yang diambil harus berbasis pada pengetahuan ilmiah dan praktik terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Memastikan bahwa air tetap tersedia dan terkelola dengan baik adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat.
Dengan pendekatan yang terpadu dan berorientasi pada solusi, kita dapat mengatasi krisis air dan mencegah konsekuensi yang lebih parah di masa depan. Krisis ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang memerlukan solusi holistik dan inovatif.
➡️ Baca Juga: Berita Terkini: Genta KDI, Penyanyi Dangdut Terkenal, Meninggal Dunia
➡️ Baca Juga: BMKG Memperkirakan Hujan Ringan Melanda Sebagian Besar Wilayah Indonesia pada Kamis
