Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Habibur Rochman secara tegas membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan instruksi penundaan transaksi rekening milik Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pernyataan ini muncul di tengah ramainya diskusi di platform media sosial mengenai dugaan pemblokiran rekening tersebut.
Pernyataan Tegas di Konferensi Pers
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Gedung DPR pada hari Rabu (26/8), Habib menjelaskan bahwa sebagai anggota DPR, ia tidak memiliki otoritas untuk memberikan instruksi mengenai penundaan rekening kepada bank atau aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar.
“Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah memberikan perintah atau instruksi apapun. Kewenangan untuk melakukan hal tersebut pun tidak ada pada saya. Mungkin ada kesamaan nama, tetapi saya pastikan bahwa itu bukan saya,” ujarnya dengan tegas.
Respons Terhadap Narasi di Media Sosial
Habib menyampaikan klarifikasinya sebagai respons terhadap narasi yang berkembang di media sosial yang mencatut namanya dalam konteks pemblokiran rekening Supriyono. Dalam informasi yang beredar, Habib disebut sebagai anggota DPR dari Pati yang terlibat dalam instruksi pemblokiran tersebut.
“Saya adalah anggota DPR dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Timur, yang mencakup Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun,” tambahnya untuk menegaskan posisinya.
Tidak Berkaitan dengan Urusan Perbankan
Habib juga menegaskan bahwa ia menjabat di Komisi IV DPR, yang bertugas di bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan. Dengan demikian, tidak ada hubungannya antara tugasnya dan masalah perbankan atau hukum.
“Saya bukan anggota DPRD Pati, maupun anggota DPR RI dari dapil Pati. Dari situ saja sudah jelas bahwa ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan fitnah,” katanya. Ia merasa bahwa isu ini merusak reputasinya, nama baik institusi DPR, serta partai politik yang diwakilinya.
Kontroversi Pemblokiran Rekening
Sebelumnya, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa rekening bank milik Supriyono diduga diblokir saat ia mendampingi warga Pati untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta pada hari Jumat (21/8). Rekening tersebut dilaporkan mengandung dana sebesar Rp80,9 juta, yang merupakan gabungan dari dana pribadi dan donasi masyarakat untuk aksi unjuk rasa.
Peristiwa ini menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di lembaga perbankan.
Pernyataan Polda Metro Jaya
Dari pihak Polda Metro Jaya, mereka menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Ditreskrimsus dalam menyelidiki penghimpunan dana yang dihubungkan dengan kegiatan AMPB adalah permohonan untuk penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Hal ini menjadi penting untuk diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa penundaan transaksi yang dimaksud mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berlaku selama lima hari kerja.
Proses Penundaan Transaksi
“Perlu kami sampaikan bahwa yang diajukan oleh penyelidik adalah permohonan penundaan transaksi. Ini berbeda dengan pemblokiran rekening,” jelas Kombes Pol. Budi di Jakarta pada hari Senin (24/8).
Ia juga menambahkan bahwa penundaan transaksi berlangsung selama lima hari kerja, dan menekankan bahwa jumlah uang tetap berada di dalam rekening pemiliknya dan akan dikembalikan setelah proses penyelidikan selesai.
- Penundaan transaksi berlaku selama lima hari kerja.
- Jumlah uang tidak akan hilang selama proses penyelidikan.
- Proses ini mengacu pada peraturan terkait pencegahan pencucian uang.
- Rekening akan dikembalikan setelah penyelidikan selesai.
- Ini adalah langkah yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.
Pentingnya Klarifikasi dan Transparansi
Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga klarifikasi dan transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas di masyarakat. Tuduhan yang tidak berdasar dapat berpotensi merusak reputasi individu dan institusi, serta menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan publik.
Habib menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ia berharap semua pihak dapat membedakan antara fakta dan opini yang beredar di media sosial.
Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi
Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi di sisi lain, informasi yang tidak terverifikasi bisa cepat menyebar dan menimbulkan kebingungan.
Oleh karena itu, Habib mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di dunia maya. “Mari kita sama-sama kritis dan teliti dalam menyikapi informasi, terutama yang menyangkut nama baik seseorang,” ujarnya.
Kesimpulan
Dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan seperti ini, penting bagi setiap individu, terutama yang berada di posisi publik, untuk berani bersuara dan meluruskan informasi yang salah. Muhammad Habibur Rochman telah mengambil langkah yang tepat dengan memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dengan demikian, ia berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPR dan partai yang diwakilinya.
➡️ Baca Juga: Menentukan Area Jatuh Shuttlecock Badminton yang Sulit Dijangkau oleh Lawan
➡️ Baca Juga: Karhutla Bromo Teratasi Setelah 1.120 Hektare Terdampak, Pemulihan Segera Dilakukan
