APBD Perubahan Kuningan 2026 Terpangkas Rp175 Miliar, Prioritaskan Kesehatan dan Infrastruktur

bila salsabila

40 menit ago

Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama DPRD telah resmi menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan ini, terjadi pengurangan signifikan pada postur anggaran daerah, yakni sebesar Rp175,13 miliar. Sebelumnya, total APBD Kuningan mencapai sekitar Rp2,75 triliun, namun setelah penyesuaian, jumlah tersebut turun menjadi kurang lebih Rp2,57 triliun.

Penyebab Penyesuaian Anggaran

Penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Kuningan dikarenakan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Proses rasionalisasi anggaran ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan APBD, perubahan asumsi pendapatan, serta kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan ini.

Kepentingan dan Tujuan Perubahan

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menekankan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar masalah administratif. Penyesuaian anggaran sangat diperlukan untuk memastikan agenda pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang ada. “Ketika sumber daya terbatas, kualitas pemerintahan ditentukan oleh ketepatan dalam memilih prioritas,” ungkapnya.

Postur APBD Perubahan 2026

Dalam APBD Perubahan 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sekitar Rp2,54 triliun, sedangkan Belanja Daerah mencapai sekitar Rp2,56 triliun. Pemkab Kuningan juga melakukan refocusing atau pengalihan sejumlah alokasi belanja. Program-program yang kinerjanya dinilai rendah akan dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sektor Prioritas

Beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian dalam perubahan ini antara lain:

Pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Prasarana permukiman
Sektor kepemudaan dan olahraga

Dian menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak boleh sebatas angka-angka dalam dokumen APBD. Setiap alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah harus berdampak positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Mewujudkan Harapan Masyarakat

“Kita tidak sekadar mengubah angka-angka dalam APBD. Kami berupaya memastikan, di tengah keterbatasan fiskal ini, harapan masyarakat tetap memiliki ruang untuk diwujudkan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pentingnya Pengawasan

Bupati Kuningan juga mengajak DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan APBD Perubahan 2026 hingga akhir tahun anggaran. Pengawasan dianggap sangat penting agar program-program yang telah disepakati tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Strategi Pemkab Kuningan dalam Menghadapi Keterbatasan Anggaran

Dengan adanya penyesuaian ini, Pemkab Kuningan berharap agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Prioritas akan diberikan pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan dan infrastruktur dasar.

Menjaga Stabilitas Fiskal

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Dengan fokus pada sektor-sektor yang vital, diharapkan masyarakat Kuningan dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil.

Implikasi Jangka Panjang dari Perubahan APBD

Perubahan APBD yang signifikan ini tentunya memiliki implikasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Dengan penyesuaian anggaran yang dilakukan secara hati-hati, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran

Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi anggaran sangat penting. Masyarakat diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, agar program-program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan riil di lapangan. Keterlibatan ini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Kesimpulan

Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, Pemkab Kuningan berkomitmen untuk tetap mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan penyesuaian APBD Perubahan 2026, diharapkan masyarakat Kuningan dapat merasakan manfaat yang nyata dari setiap keputusan anggaran yang diambil. Pemerintah daerah berharap agar semua elemen masyarakat dapat bersinergi dalam mengawal pelaksanaan anggaran ini demi kesejahteraan bersama.