Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan serius kepada semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia mengenai potensi praktik penggelembungan harga bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan ini sangat relevan menjelang dimulainya kembali operasional SPPG secara serentak pada tanggal 31 Maret mendatang. BGN menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mitra yang terbukti melakukan kecurangan, terutama yang merugikan masyarakat dan mengkhianati tujuan mulia program MBG.
Peringatan Tegas BGN
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat kepada mitra SPPG yang terlibat dalam praktik penggelembungan harga bahan baku. Lebih lanjut, Nanik memperingatkan agar mitra tidak mencoba menekan atau mengintimidasi Kepala SPPG (KaSPPG) maupun petugas pengawas gizi dan keuangan yang bertugas di lapangan. Sanksi yang akan diterapkan berupa penghentian operasional sementara (suspend) tanpa pemberian insentif. Tindakan mark up dan intimidasi dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi.
“Kami tidak akan segan-segan meminta Kedeputian Tauwas (Tim Audit dan Pengawasan) untuk segera mensuspend mitra yang terbukti melakukan penggelembungan harga secara tidak wajar dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi, serta pengawas keuangan. Sanksi ini akan diberlakukan tanpa pemberian insentif, karena ini termasuk kategori pelanggaran berat yang mencoreng integritas program MBG,” tegas Nanik pada hari Minggu (29/3/2026).
Alokasi Anggaran dan Tujuan Program MBG
BGN telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengadaan bahan baku dalam program MBG, dengan kisaran antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per menu. Anggaran ini dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan bagi setiap penerima manfaat, sambil tetap memperhatikan kualitas dan keberagaman bahan baku yang digunakan. Nanik menekankan bahwa dengan anggaran yang telah dialokasikan, seharusnya tidak ada alasan bagi mitra SPPG untuk terlibat dalam praktik penggelembungan harga.
Praktik mark up tidak hanya merugikan program MBG secara finansial, tetapi juga mencederai tujuan utama dari program ini, yaitu menyediakan layanan gizi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Mitra SPPG yang telah mendapatkan insentif dari pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, bukan justru mencari keuntungan berlebih dengan cara yang tidak etis dan melanggar hukum.
Komitmen Mitra SPPG
“Mitra yang sudah mendapatkan insentif seharusnya menunjukkan komitmen dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Saya sangat kecewa jika masih ada mitra yang berpikir untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara penggelembungan harga bahan baku. Perilaku seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program MBG,” tambahnya.
Tindakan Proaktif dan Evaluasi
Dalam upaya untuk menindaklanjuti potensi pelanggaran, Nanik memastikan bahwa BGN akan menjatuhkan sanksi suspend selama satu minggu kepada mitra SPPG yang terbukti melakukan penggelembungan harga. Masa suspend ini diberikan sebagai kesempatan bagi mitra untuk melakukan evaluasi internal, memperbaiki sistem pengadaan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.
“Selama masa suspend satu minggu, kami akan meminta mitra yang bersangkutan untuk membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan penggelembungan harga dan tidak akan melakukan praktik monopoli dalam pengadaan bahan baku. Praktik monopoli, di mana mitra menjadi pemasok tunggal bagi SPPG mereka sendiri, juga merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa kami toleransi,” terang Nanik.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Nanik berharap peringatan keras ini dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh mitra SPPG di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program MBG yang transparan, akuntabel, adil, dan tepat sasaran. Dengan dimulainya kembali operasional SPPG pada akhir Maret, Nanik berharap seluruh mitra dapat bekerja sama dengan BGN untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih jauh, Nanik menjelaskan bahwa BGN akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja SPPG. BGN juga akan membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik penggelembungan harga atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh mitra SPPG.
Partisipasi Aktif Masyarakat
“Kami akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja SPPG secara berkala. Kami juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Jika ada indikasi praktik penggelembungan harga atau pelanggaran lainnya, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran komunikasi yang telah kami sediakan. Kerjasama antara BGN dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Nanik.
Komitmen BGN untuk Meningkatkan Gizi Masyarakat
Dengan langkah-langkah preventif dan represif yang telah disiapkan, BGN berharap dapat meminimalisir potensi praktik penggelembungan harga dan pelanggaran lainnya dalam program MBG. BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program MBG dan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Program MBG diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesehatan generasi penerus bangsa.
➡️ Baca Juga: Safari Literasi Jawa Tingkatkan Minat Baca dan Keterampilan Menulis di 28 Daerah
➡️ Baca Juga: DPRD Minta Riksus Terkait Persoalan Hulubanteng yang Masih Berlarut-larut
