<div>
Jakarta: Pemerintah sedang mengkaji kebijakan <a href=”https://www.medcom.id/pendidikan/jobseeker/zNPRA1Wk-pengumuman-resmi-ini-jadwal-fwa-asn-sebelum-dan-sesudah-lebaran-2026″>work from home</a> (WFH) atau kerja dari rumah sebanyak satu hari dalam lima hari kerja. Fleksibilitas kerja ini diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah.<br/> <br/>
Kebijakan ini sebagai langkah efisiensi operasional menghadapi dinamika harga energi dunia akibat konflik Timur Tengah (<a href=”https://www.medcom.id/internasional/dunia/8ko1wGlN-fakta-fakta-iran-luncurkan-rudal-balistik-haj-qasem”>Timteng</a>). Skema ini diharapkan menjadi solusi efisiensi yang signifikan bagi masyarakat dengan memangkas mobilitas rutin.<br/> <br/>
“Ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya matang, kita segera informasikan ke publik lebih detail,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.<br/><br/>
Kebijakan ini sekaligus sebagai upaya pemerintah menjaga defisit anggaran tetap aman di bawah angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, negara tidak perlu menaikkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br/> <br/>
“Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan beliau yang pertama tentu terkait dengan menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen,” ujar Airlangga.<br/> <br/>
Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan global.<br/>
<div>
<p><strong>Baca Juga :</strong></p>
<h3><a href=”https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/lKY3EoXb-kemnaker-imbau-perusahaan-terapkan-wfa-jelang-nyepi-dan-idulfitri-2026-simak-aturannya”>Kemnaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA Jelang Nyepi dan Idulfitri 2026, Simak Aturannya</a></h3>
</div>
<br/>
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor batu bara. Presiden Prabowo menginstruksikan agar potensi kenaikan harga komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara.<br/> <br/>
Airlangga menjelaskan pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara. Hal ini guna menangkap potensi windfall profit.<br/> <br/>
“Terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” jelas dia.<br/> <br/>
Selain itu, rapat juga membahas percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).<br/> <br/>
Prabowo mengarahkan agar program tersebut segera direalisasikan. Termasuk menugaskan Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.<br/> <br/>
“Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” kata Airlangga.<br/> <br/><strong>Cek Berita dan Artikel yang lain di
<a href=”https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO3SgQswosT9Ag?ceid=ID:id&oc=3&hl=id&gl=ID\”>
<div>
<img src=”https://va.medcom.id/2024//default/images/gnews.svg”/>
</div>
<div>
Google News
</div>
</a></strong><div>(REN)</div> </div>
➡️ Baca Juga: PGN Alokasikan Dana USD353 Juta di 2026 untuk Meningkatkan Infrastruktur Gas
➡️ Baca Juga: Lay EXO Ungkap Duka Cita atas Kepergian Vidi Aldiano: Kolaborasi yang Pernah Terjadi
