Margin Error Data Kemiskinan Bandung Meningkat 15,9 Persen, Soni: Perlu Digitalisasi Berbasis NIK

BANDUNG – Proses penyusunan naskah akademik serta usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung kini berjalan seiring dengan implementasi program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara, mengungkapkan adanya masalah serius, yakni peningkatan margin error dalam data kemiskinan yang semakin signifikan.

Peningkatan Margin Error Data Kemiskinan

Pada bulan Agustus, margin error data kemiskinan tercatat pada angka 13 persen. Namun, memasuki bulan September, angka tersebut melesat menjadi 15,9 persen, mendekati 16 persen. “Kenaikan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu exclusion error dan inclusion error. Misalnya, ada warga yang seharusnya termasuk dalam desil 6 tetapi malah tercatat dalam desil 2, atau sebaliknya,” jelas Soni saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Bandung, pada hari Jumat (25/9/2026).

Penyebab Utama Margin Error

Soni merinci beberapa penyebab utama yang mengakibatkan tingginya margin error dalam data kemiskinan. Berikut adalah empat faktor yang diidentifikasinya:

• Penyandang disabilitas, khususnya yang tunanetra atau memiliki disabilitas berat, yang belum terdata secara menyeluruh.
• Warga yang tinggal di panti atau yayasan, yang sifatnya dinamis dan sering berpindah tempat setelah masa tinggal berakhir.
• Individu yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
• Ketidaksesuaian antara alamat KTP dan domisili yang tersebar di seluruh 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.596 RW, dan 9.906 RT di Kota Bandung.

“Warga dengan karakteristik ini sering kali hanya muncul saat menjelang tahun ajaran baru, saat sakit, atau saat ada pembagian bantuan. Setelah itu, mereka cenderung menghilang dari data,” tambahnya.

Perlunya Penanganan Serius

Menurut Soni, Raperda tentang Pengentasan Kemiskinan hanya akan menghasilkan data yang akurat jika margin error dapat ditekan hingga berada pada kisaran 7-8 persen. Namun, menekan margin error hingga nol persen adalah hal yang mustahil, mengingat dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan terjadi setiap hari.

Perbandingan dengan Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) juga berupaya untuk mencapai angka margin error sebesar 6 persen. Sebagai perbandingan, data dari BPS Pusat menunjukkan angka 11 persen, yang masih lebih rendah dibandingkan dengan angka di Bandung. Hal ini menunjukkan adanya fenomena baru di masyarakat terkait pemahaman administrasi dan dampaknya terhadap data kemiskinan.

Kesadaran Warga Terhadap Administrasi

“Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya administrasi. Jika orang tua tercatat dalam desil 2 tetapi ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau pengusaha, maka bantuan yang diberikan bisa terhapus. Akibatnya, banyak yang memilih untuk memecah Kartu Keluarga. Jumlah Kartu Keluarga baru pun meningkat, dan status desil mereka menjadi tidak menentu, bisa tetap di desil yang sama atau bahkan turun,” ungkap Soni.

Solusi Melalui Digitalisasi Berbasis NIK

Melihat kondisi ini, Soni menekankan perlunya digitalisasi data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan sistem ini, diharapkan data yang ada dapat lebih akurat dan terintegrasi, sehingga meminimalisir margin error yang terjadi. “Digitalisasi ini bukan hanya untuk memperbaiki data, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya tanpa terkecuali,” katanya.

Strategi untuk Mengurangi Margin Error

Untuk mengurangi margin error dalam data kemiskinan, beberapa strategi perlu diterapkan. Berikut adalah beberapa langkah yang diusulkan:

• Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendataan yang akurat.
• Melakukan pelatihan bagi petugas pendata untuk memahami karakteristik populasi yang beragam.
• Menerapkan sistem verifikasi data secara berkala untuk memperbarui informasi yang ada.
• Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.
• Membuat kerjasama dengan lembaga lain untuk memperluas jangkauan pendataan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan margin error data kemiskinan di Kota Bandung dapat ditekan sehingga program-program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

Pentingnya Kolaborasi Antar Lembaga

Soni juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menangani masalah kemiskinan. “Kita perlu bersinergi agar semua data yang ada bisa saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi masyarakat,” ujarnya.

Peran Aktif Masyarakat

Dalam upaya ini, peran aktif masyarakat juga sangat krusial. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan aktif dalam melaporkan kondisi mereka akan membantu pemerintah dalam memperbaiki data yang ada. “Kita perlu membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan data yang lebih valid dan dapat diandalkan,” tutup Soni.

Dengan berbagai tantangan yang ada, upaya untuk menurunkan margin error data kemiskinan di Kota Bandung memerlukan perhatian serius dan dukungan dari semua pihak. Hanya dengan data yang akurat, program-program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

➡️ Baca Juga: Hello world!

➡️ Baca Juga: HONOR Magic V6: Peluncuran dengan Chipset Paling Mutakhir dan Kapasitas Baterai Maksimal