Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Uu Ruzhanul Ulum, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, mengungkapkan harapannya agar kepengurusan organisasi ini tidak dikuasai oleh kader-kader partai politik yang masih aktif. Dalam pandangannya, hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Pentingnya Independensi NU dalam Kepengurusan
Uu Ruzhanul Ulum, sebagai bagian dari komunitas Nahdliyin, berpendapat bahwa struktur kepengurusan NU seharusnya didominasi oleh para kiai dan ajengan yang tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan bahwa keterlibatan politisi dalam organisasi berpotensi mengubah arah dan tujuan organisasi menjadi tidak netral, yang pada akhirnya bisa mengganggu misi NU dalam memberdayakan umat.
“Saya berharap NU sebagai organisasi Islam terbesar harus bersih dari pengaruh kader-kader partai politik. Jika ada pendukung, silakan, tetapi tidak seharusnya mereka berada dalam struktur inti yang krusial,” ujarnya dalam pernyataan di Bandung Barat baru-baru ini.
Pemilihan Pemimpin yang Mandiri
Uu mengungkapkan sikap terbukanya terhadap hasil pemilihan yang akan dilakukan dalam Muktamar NU ke-35, namun ia menegaskan harapannya agar sosok yang akan memimpin NU tidak aktif sebagai kader atau pengurus partai politik. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan komitmen NU terhadap misi sosial dan keagamaan.
“Sebagai anggota Nahdliyin di tingkat akar rumput, banyak yang memiliki aspirasi. Kami berharap agar politisi yang ada di dalam NU dapat dikeluarkan. Kepengurusan harus diisi oleh kiai dan ajengan yang tidak terkontaminasi oleh dunia politik,” tegasnya.
Keterlibatan NU dalam Sumber Daya Ekonomi
Selain isu politik, Uu juga mengangkat tema keterlibatan NU dalam pengelolaan konsesi pertambangan. Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan yang mengizinkan organisasi keagamaan tersebut untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
“Saya jujur tidak setuju jika NU terlibat dalam konsesi tambang. Bagi saya, jika konsesi tambang diberikan kepada NU, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat,” tuturnya.
Risiko Perubahan Orientasi Organisasi
Kekhawatiran Uu berlanjut pada potensi perubahan orientasi organisasi akibat keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Ia berpendapat bahwa jabatan dalam kepengurusan NU bisa saja diperebutkan karena adanya kepentingan ekonomi yang kuat.
- Potensi kecemburuan antar pengurus.
- Keinginan untuk mendapatkan posisi demi akses terhadap dana.
- Perubahan fokus organisasi dari misi sosial menjadi kepentingan ekonomi.
- Risiko munculnya konflik kepentingan di antara pengurus.
- Pengabaian terhadap aspirasi umat Nahdliyin.
“Akan ada kecemburuan di antara anggota. Semua orang ingin menjadi pengurus NU karena ada daya tarik ekonomi. Semua ingin menjadi ketua untuk memiliki kuasa dalam mengelola dana,” jelasnya.
Fokus pada Aspirasi Warga Nahdliyin
Uu menyarankan agar NU kembali memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi warga Nahdliyin melalui program-program yang lebih berorientasi pada keumatan. Ia berharap agar organisasi ini tidak terjebak dalam ranah bisnis dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang bisa mengalihkan tujuan utama mereka.
“Mari kita fokus pada apa yang diinginkan oleh umat Nahdliyin. Program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas NU. Saya kurang setuju jika NU terlibat dalam ranah-ranah yang bersifat muamalah,” tambahnya.
Dengan harapan yang kuat untuk menjaga independensi dan misi utama NU, Uu Ruzhanul Ulum menekankan pentingnya menjaga agar kepengurusan organisasi ini tetap bersih dari pengaruh politisi dan kepentingan ekonomi. Muktamar ke-35 menjadi momen krusial untuk menentukan arah dan masa depan Nahdlatul Ulama dalam memberikan kontribusi positif bagi umat dan bangsa.
➡️ Baca Juga: Bezzecchi Raih Lima Kemenangan Beruntun dan Pimpin Klasemen MotoGP Secara Kuat
➡️ Baca Juga: HUT RI ke-81 IKA Smandel Medan Perantauan: Menguatkan Persaudaraan dan Kepedulian Alumni
