Dalam upaya peningkatan kualitas layanan, Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan aksi tegas berupa penundaan operasional sementara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang juga dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi. Dua unit dapur di Kota Banjar ikut tersentuh oleh kebijakan ini, dan harus menahan operasional mereka hingga memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Keputusan Penutupan Sementara
Keputusan penundaan operasional ini dijabarkan dalam surat resmi dengan nomor 867/D.TWS/03/2026 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2026. Surat tersebut merupakan perombakan dari keputusan sebelumnya, yang didasarkan pada hasil verifikasi data terkini dari Direktorat Pengawasan dan Pemantauan Wilayah II BGN.
Dampak di Kota Banjar
Informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa dua dapur SPPG di Kota Banjar yang terkena penutupan sementara adalah SPPG Pataruman Hegarsari 3 dan SPPG Banjar 3. Alasan penghentian operasional dari kedua dapur ini adalah belum terpenuhinya standar kelengkapan fasilitas.
Masalah Utama
Albertus Dony Dewantoro, Direktur Pengawasan dan Pemantauan Wilayah II BGN, mengumumkan dalam keputusannya bahwa penutupan ini hanya bersifat sementara. SPPG yang terkena dampak dapat mulai beroperasi lagi setelah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan.
“Penutupan operasional ini berlaku sampai yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi dan melampirkan bukti pendaftaran serta pemenuhan fasilitas wajib,” demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Spesifik Masalah
Untuk SPPG Pataruman Hegarsari 3, isu utamanya adalah belum ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, SPPG Banjar 3 belum dilengkapi dengan fasilitas mess atau tempat tinggal bagi pejabat penting di lapangan, seperti Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.
Selain masalah IPAL dan mess, BGN juga menemukan beberapa pelanggaran administratif dan teknis lainnya secara nasional, seperti belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang merupakan syarat mutlak penjaminan keamanan pangan.
Respon Wali Kota Banjar
Wali Kota Banjar, Sudarsono, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai penutupan dua dapur MBG di wilayahnya.
“Sejauh yang saya ketahui, belum ada ya, sekarang ini kami masih fokus untuk menjelang Idul Fitri. Dapur SPPG memang akan libur lebaran, jadi nanti kita evaluasi bersama setelahnya,” ujar Sudarsono ketika diminta komentar.
➡️ Baca Juga: Pemkot Bandung Tetapkan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen dari APBD
➡️ Baca Juga: Manula Inggris Terjerat Hukum Akibat Unggah Video Serangan Drone Iran di Dubai
