Perkuat PPHN Sebagai Pedoman Strategis dalam Pembangunan Nasional

bila salsabila

5 menit ago

Jakarta – Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai sangat strategis. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmi, PPHN dapat berfungsi sebagai kompas konstitusional yang menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa visi dan misi pembangunan bangsa tetap terarah dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan.

Filosofi PPHN Sebagai Landasan Pembangunan

Fahri menjelaskan, secara filosofis, ide dasar PPHN berakar dari upaya untuk menjaga konsistensi dan orientasi bangsa dalam mencapai kedaulatan serta kesejahteraan rakyat. Tujuan ini seharusnya menjadi panduan utama dalam setiap langkah pembangunan nasional yang dilakukan.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa PPHN perlu ada untuk mencegah terjadinya perubahan arah pembangunan yang drastis setiap kali ada pergantian pemimpin. PPHN bukan hanya sekadar dokumen teknis, melainkan juga merupakan platform ideologis yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PPHN vs. RPJPN

Penting untuk dicatat bahwa PPHN tidak dimaksudkan untuk mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). PPHN lebih berfungsi sebagai pedoman filosofis dan jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga negara, bukan hanya pemerintah pusat.

Pentingnya Bentuk Hukum PPHN

Fahri menegaskan perlunya membahas bentuk hukum yang paling ideal untuk PPHN dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) atau instrumen hukum lainnya.

Dia menyebutkan bahwa TAP MPR dapat menjadi solusi yang tepat karena posisinya secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, tetapi di atas undang-undang lainnya. Namun, Fahri juga mengingatkan bahwa kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP yang bersifat mengatur telah dibatasi setelah amendemen UUD 1945.

Pembatasan Kewenangan MPR

Pembatasan ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023. Fahri menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan konsep ketatanegaraan yang berkembang setelah perubahan UUD 1945, di mana MPR tidak lagi dipandang sebagai lembaga tertinggi negara yang berhak mengeluarkan TAP MPR yang bersifat pengaturan umum.

Opsi untuk Menetapkan PPHN

Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Fahri mengusulkan tiga opsi. Pertama, melakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 3, untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN. Kedua, merumuskan PPHN dalam bentuk undang-undang sebagai payung hukum, termasuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Ketiga, PPHN dapat ditetapkan melalui TAP MPR dengan memperkuat daya ikatnya melalui asas konvensi ketatanegaraan atau hukum tidak tertulis yang dihormati bersama.

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan PPHN

Di sisi lain, Agus Widjajanto, seorang pemerhati sosial politik dan praktisi hukum, menekankan bahwa langkah MPR RI untuk membuka draf PPHN kepada publik sangat penting. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan nasional disusun dengan pendekatan yang partisipatif.

Agus menyatakan bahwa berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok profesi, generasi muda, serta masyarakat di daerah, harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Dia menekankan pentingnya dukungan terhadap MPR dalam membuka draf PPHN agar semua pihak dapat berkontribusi.

Manfaat Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan.
Mendapatkan berbagai perspektif yang dapat memperkaya substansi PPHN.
Membangun rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap arah pembangunan.
Memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan yang dihasilkan.
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPHN.

Implikasi PPHN terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Dengan adanya PPHN yang jelas dan terstruktur, pembangunan nasional diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dan terarah. PPHN dapat menjadi pedoman strategis yang mengarahkan semua kebijakan dan program pembangunan ke arah yang selaras dengan tujuan nasional. Ini juga akan berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fahri menegaskan bahwa PPHN harus menjadi dasar bagi semua kebijakan pembangunan, termasuk dalam mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, PPHN bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga

Untuk memastikan implementasi PPHN berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga negara. Setiap lembaga harus memahami perannya dan berkomitmen untuk menjalankan program-program yang sejalan dengan PPHN. Hal ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pendidikan dan Sosialisasi PPHN

Pendidikan dan sosialisasi mengenai PPHN juga sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik mengenai PPHN agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana PPHN dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan pendidikan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pembangunan nasional. Ini juga akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Peran Media dalam Penyebarluasan Informasi

Media juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai PPHN. Melalui pemberitaan yang objektif dan informatif, media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya PPHN dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan. Ini akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap PPHN dan kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Menghadapi Tantangan dalam Implementasi PPHN

Implementasi PPHN tentu tidak akan berjalan mulus. Berbagai tantangan mungkin akan muncul, mulai dari resistensi dari pihak-pihak tertentu hingga kesulitan dalam koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang baik untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Pemerintah harus siap untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ini termasuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait PPHN dan pembangunan nasional.

Strategi Mengatasi Tantangan

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi PPHN meliputi:

Membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Mengadakan forum-forum yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan masukan.
Memperkuat kapasitas lembaga dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan PPHN.
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Meningkatkan transparansi dalam setiap tahap proses pembangunan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPHN dapat berfungsi sebagai panduan strategis yang efektif dalam pembangunan nasional. PPHN harus menjadi instrumen yang tidak hanya dirumuskan di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.