Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengajukan sanggahan atas data penerima bantuan sosial (bansos) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Peningkatan Jumlah KPM yang Mengajukan Sanggahan
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa jumlah KPM yang melakukan sanggahan semakin banyak. “Tahun ini, saya yakin jumlahnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta pada hari Senin.
Walaupun belum ada angka pasti yang dirilis, Mensos menjelaskan bahwa hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan berbagai saluran bagi KPM untuk mengajukan usulan atau sanggahan. Salah satu saluran tersebut adalah aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kemensos, yang memungkinkan KPM untuk mengakses informasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan lebih mudah.
Saluran Pengaduan Bansos yang Tersedia
Selain aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga dapat melaporkan masalah terkait bansos melalui berbagai saluran lain. Mereka dapat menghubungi layanan pusat panggilan Kemensos di nomor 021-171171 atau melalui WhatsApp Center di nomor 08877171171 untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi.
Untuk mendukung digitalisasi dalam penyaluran dan pengelolaan bansos, Kemensos juga telah menyiapkan tambahan kanal digital melalui laman perlinsos.kemensos.go.id. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyediakan akses informasi terkait desil DTSEN, yang dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam tentang data yang ada.
Partisipasi Masyarakat dalam Memperbaiki Data Penerima Manfaat
Mensos menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki data penerima manfaat. Masyarakat diharapkan melaporkan jika mereka menemukan individu yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar, atau sebaliknya, penerima yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar sebagai penerima bansos.
Setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat akan diproses untuk pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala. Proses ini akan menghasilkan penetapan data setiap tiga bulan, sesuai dengan periode penyaluran bansos yang ditetapkan.
Pemutakhiran Data dan Validasi Kelayakan Penerima Bansos
Mensos menyatakan bahwa perubahan dalam desil kesejahteraan dalam DTSEN tidak secara otomatis mengakibatkan hilangnya hak penerima bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Pemerintah akan melakukan pemutakhiran dan verifikasi data sebelum keputusan akhir tentang penerima bantuan dibuat pada periode penyaluran berikutnya.
“Jika ada perubahan desil yang signifikan, itu tidak serta-merta membuat penerima kehilangan bantuannya. Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu,” jelasnya.
Contohnya, ada penerima manfaat yang secara ekonomi masih layak mendapatkan bantuan, meskipun berdasarkan pemutakhiran data, mereka berada pada Desil 7. Situasi ini tidak langsung menyebabkan bantuan dihentikan, karena pemerintah akan memastikan kelayakan melalui pengecekan lebih lanjut sebelum penetapan penerima baru.
Masalah Penyalahgunaan Data Kependudukan
Selain itu, terdapat juga temuan mengenai penyalahgunaan data kependudukan yang dialami oleh beberapa penerima manfaat. Beberapa individu diduga menggunakan data penerima untuk kepentingan ekonomi pribadi, seperti membeli kendaraan, tanah, atau mendirikan perusahaan, yang mengakibatkan mereka keluar dari daftar penerima manfaat bansos.
Salah satu kasus yang diungkapkan adalah mengenai Darmi dan suaminya, pasangan lansia penerima manfaat bansos BPNT di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun mereka tidak bisa membaca dan menulis, mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat untuk periode penyaluran triwulan ketiga 2026 karena masalah data.
Kasus Darmi dan Pentingnya Pemutakhiran Data
Mensos menjelaskan bahwa dalam kasus Darmi, nomor KTP mereka disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang tidak seharusnya, seperti membeli mobil atau tanah. “Ini adalah persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran dan pengecekan ulang,” tegas Mensos.
Upaya ini bertujuan agar masyarakat yang layak menerima bantuan, termasuk kelompok lanjut usia, tidak kehilangan hak mereka karena masalah administrasi atau penyalahgunaan data kependudukan yang tidak sesuai.
Dengan adanya peningkatan jumlah KPM yang mengajukan sanggahan data penerima bansos, diharapkan proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Melalui saluran pengaduan yang lebih banyak dan akses yang lebih mudah, Kemensos berharap dapat mendengar suara masyarakat dan memperbaiki sistem yang ada demi kesejahteraan bersama.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam memperbaiki data penerima bansos ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam melaporkan jika ada ketidaksesuaian data, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih baik dan adil.
➡️ Baca Juga: Aplikasi Viral Bermanfaat Untuk Membantu Adaptasi Gaya Kerja Digital
➡️ Baca Juga: Nikmati Lari Seru di Empat Kota dengan Promo Menabung Berhadiah Tiket Ultimate 10K dari bank bjb
