Perubahan besar sedang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bekerja sama dengan Kemendagri, Rektor IPDN tengah mengupayakan peningkatan kualitas IPDN secara menyeluruh, mulai dari sistem penerimaan calon praja, revolusi kurikulum, hingga pembinaan internal. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada Rabu, 11 Maret 2026, menyebutkan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya rebranding kampus, serta pelestarian semangat Bhineka Nara Eka Bhakti.
Perubahan Sistem Penerimaan dan Kurikulum
Sebagai bagian dari perbaikan kualitas IPDN, sistem penerimaan calon praja dan kurikulum mendapat sorotan utama. Rektor IPDN berharap, dengan dukungan dari Bantuan Presiden, anggaran APBN tahun 2026 dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur kampus, termasuk renovasi asrama dan penggantian perlengkapan seperti tempat tidur dan lemari pakaian praja.
Rektor juga menyerukan kepada Komisi II DPR RI untuk mendukung peningkatan jumlah praja IPDN tahun 2026. Dikatakan bahwa kuota IPDN tahun ini adalah 1.410 praja, dan dia berharap agar Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB, yang juga berada di bawah Komisi II DPR RI.
Peran DPR dalam Peningkatan Kualitas IPDN
Komisi II DPR RI menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan IPDN. Dalam kunjungan kerja spesifiknya, Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di IPDN. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur saat ini masih belum sebanding dengan jumlah praja yang ada.
Rifqi juga menyebutkan bahwa anggaran IPDN dari APBN tahun 2026 akan ditingkatkan, dari Rp578 Miliar menjadi Rp814 Miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki mess kesatriaan di IPDN dan fasilitas penunjang lainnya.
Perhatian pada Kesejahteraan Praja
Selain infrastruktur, Komisi II DPR RI juga memperhatikan kesejahteraan praja, khususnya terkait dengan anggaran makanan. Dibandingkan dengan Akpol, AD, dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000,- per orang per hari, IPDN hanya Rp43.000,- per orang per hari. Dengan adanya Bantuan Presiden, diharapkan dapat terjadi peningkatan anggaran makan praja, sehingga dapat tersedia makanan yang bergizi dan memproduksi calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas.
Ikatan Emosional DPR RI dengan Purna Praja
Komisi II DPR RI juga menegaskan komitmen mereka terkait ikatan emosional dengan purna praja di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kemajuan IPDN secara menyeluruh. Hadirnya para alumni IPDN, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Esselon I Kementerian, dalam kesempatan ini ditujukan untuk berdialog dengan Komisi II DPR RI tentang keberlanjutan dan kemajuan IPDN ke depannya.
Semua upaya ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas IPDN terus dilakukan. Dengan perbaikan yang menyeluruh ini, diharapkan IPDN dapat terus menghasilkan praja-praja berkualitas yang nantinya akan menjadi pemimpin dan penggerak perubahan di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Penerimaan Bea dan Cukai Awal Tahun 2026: Tantangan dan Optimisme di Tengah Penurunan dan Peningkatan Penindakan Ilegal
➡️ Baca Juga: Hello world!
