Jakarta – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) memberikan respons resmi terkait kasus pengadaan konten video profil desa yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan berbagai pegiat di sektor ekonomi kreatif dan menjadi sorotan penting dalam pengembangan ekosistem kreatif di Indonesia.
Momentum untuk Membangun Fondasi Ekosistem Kreatif
Pemerintah memandang situasi ini sebagai peluang yang signifikan untuk memperbaiki struktur dasar dari ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam hal regulasi, pemahaman, dan mekanisme penilaian terhadap jasa kreatif. Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang diadakan bersama dengan perwakilan asosiasi pegiat ekonomi kreatif di kantor kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Riefky juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya adalah untuk merumuskan pedoman yang lebih komprehensif yang bisa menjawab dinamika yang terjadi di sektor tersebut. Saat ini, kerangka regulasi yang ada dirasa belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi perkembangan cepat industri kreatif.
Pembahasan Bersama untuk Kebijakan yang Lebih Adil
“Memang saat ini, industri kreatif belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang ada. Ini akan menjadi fokus kami untuk dibahas dalam pertemuan bersama asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap masukan dari mereka bisa membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil, serta standar penilaian yang lebih proporsional dan terukur,” jelasnya dalam pernyataan tertulis.
Kementerian Ekraf juga mengingatkan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Menteri Riefky menegaskan bahwa pengadaan jasa kreatif memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pengadaan barang lainnya. Oleh karena itu, penilaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa kreatif harus dilakukan dengan objektivitas dan berdasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang industri kreatif.
Apresiasi Terhadap Respons Publik dan Komitmen Bersama
Dalam pernyataannya, Menteri Riefky juga memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap isu ini. Ia menganggap ini sebagai bentuk kepedulian yang patut dicontoh untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di tanah air.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih atas simpati publik dan anggota DPR RI, demikian pula rekan-rekan dari komunitas dan asosiasi. Saya percaya bahwa ini adalah manifestasi dari komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia agar semakin baik,” ungkapnya.
Peran Asosiasi dalam Mendorong Perbaikan Sistem
Hadir dalam konferensi pers tersebut adalah beberapa asosiasi industri kreatif, termasuk Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI) dan Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia (AKFID). Mereka sepakat bahwa kasus ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan sistemik, terutama dalam hal penilaian dan pengakuan terhadap nilai kerja kreatif yang sering kali tidak tampak secara kasat mata.
Ketua Umum Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), Ridha Kusuma, berharap agar pedoman jasa industri kreatif dapat segera dirumuskan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. “Kami dari APFI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Ekraf karena ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif. Kami mendorong agar ada tolok ukur atau pedoman yang disusun bersama terkait jasa industri kreatif,” jelasnya.
Fasilitasi Aspirasi Pegiat Ekonomi Kreatif
Sementara itu, Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI) menyoroti bahwa Kementerian Ekraf telah berperan aktif dalam mendengarkan dan memfasilitasi aspirasi dari para pegiat usaha di sektor foto, video, dan dokumentasi. Menurut Eppstian Syah As’ari, kasus ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki sistem yang ada, khususnya dalam hal bagaimana pekerjaan kreatif dinilai dan dipahami dalam konteks hukum dan audit negara.
“Kasus ini membuka mata kita bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem, terutama dalam penilaian terhadap pekerjaan kreatif,” ungkap Eppstian. Diskusi lanjutan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konkret dan implementatif bagi semua pihak yang terlibat.
Menuju Pedoman Biaya Jasa Kreatif yang Komprehensif
Dalam konteks pengembangan pedoman biaya jasa kreatif, Kementerian Ekraf berkomitmen untuk menyusun acuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dalam penilaian dan pengadaan jasa kreatif ke depan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengadaan jasa di sektor kreatif.
- Penyusunan pedoman biaya jasa kreatif yang komprehensif。
- Kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi untuk merumuskan kebijakan yang adil。
- Perlunya penilaian yang objektif dan berbasis pemahaman industri kreatif。
- Penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan。
- Pentingnya kesadaran akan nilai karya kreatif yang tidak selalu tampak secara kasat mata。
Kementerian Ekraf percaya bahwa dengan adanya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik. Proses perumusan pedoman ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen yang ada dalam industri kreatif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Suhu Ekstrem Terjadi, Indonesia Memasuki Musim Pancaroba 2026 Secara Resmi
➡️ Baca Juga: 33.000 Kendaraan Memadati Tol Cipali, Kenali Penyebab dan Solusinya
