Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengadakan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama masa angkutan Lebaran 2026/1447 H. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan selama periode mudik. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari surat peringatan hingga pembekuan izin operasional.
Data Pengalihan Kendaraan Angkutan Barang
Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Jasa Marga, selama periode H-8 hingga H-4 Idul Fitri 1447 H, terdapat 3.383 kendaraan angkutan barang yang dialihkan. Pengalihan ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Maret 2026. Kebijakan pembatasan ini terbukti efektif, dengan penurunan volume kendaraan angkutan barang dari golongan III hingga V mencapai 47,43%. Jumlah kendaraan yang tercatat sebelumnya adalah 69.176, yang berkurang menjadi 36.368 kendaraan.
Ruas Jalan yang Terkena Dampak
Penerapan pembatasan angkutan barang mencakup 17 ruas jalan dengan 51 titik lokasi. Beberapa ruas yang terdampak antara lain:
- Dalam Kota
- Jagorawi
- JORR Seksi E
- Jakarta-Tangerang
- Cipularang
Ruas lainnya termasuk JORR W2U, Jakarta-Cikampek, Palikanci, Batang-Semarang, serta beberapa ruas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan arus lalu lintas yang lebih lancar dan aman bagi semua pengguna jalan.
Monitoring Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL)
Data dari sistem RFID di KM 54 B ruas JORR Seksi E menunjukkan bahwa antara tanggal 13 hingga 17 Maret 2026, terdapat 139 kendaraan angkutan barang dengan sumbu 3 hingga 5 yang melintas. Sayangnya, banyak dari kendaraan tersebut terdeteksi mengalami Over Dimension Over Loading (ODOL), yang menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
Perusahaan yang Melanggar Kebijakan
Berdasarkan pengamatan, beberapa perusahaan tercatat sering melanggar kebijakan pembatasan ini. Di antaranya adalah:
- PT TMM
- PT MTBB
- PT KPT
- PT LCL
- PT MBS
- PT MLB
Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama periode mudik.
Sanksi bagi Pelanggar
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif berupa peringatan resmi akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar. Mereka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan komitmen untuk tidak mengulang pelanggaran serupa. Jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi yang lebih berat, termasuk pembekuan izin operasional, akan diterapkan.
Pentingnya Kepatuhan pada Aturan
Kepatuhan terhadap batas angkutan barang Kemenhub sangat krusial. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menekankan pentingnya kerjasama antara perusahaan logistik, pemilik kendaraan, dan pengemudi. Dengan mematuhi aturan ini, mereka tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
Melalui penegakan kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya, terutama selama masa-masa sibuk seperti Lebaran. Pihak Kemenhub mengajak semua elemen untuk berperan aktif dalam menjaga kepatuhan dan disiplin di sektor transportasi.
Kesimpulan
Menghadapi masa mudik yang padat, penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri transportasi untuk memahami dan mematuhi batas angkutan barang Kemenhub. Hal ini tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga demi keselamatan bersama. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita bisa menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
➡️ Baca Juga: Daftar Nama dan Jabatan Baru Hasil Rotasi Mutasi Bupati Cirebon Jelang Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: Harga Pangan Global Meningkat, FAO Ungkap Dampak Lonjakan Biaya Energi
