Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah dan DPR untuk mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu, serta mengonversi guru PPPK penuh waktu menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2026, Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, meminta agar pemerintah secara otomatis mengangkat 200 ribu guru PPPK paruh waktu. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola pendidikan yang telah berlangsung lama di Indonesia.
Tantangan dalam Tata Kelola Pendidikan
Satriwan menjelaskan bahwa tata kelola guru di Indonesia saat ini sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Terdapat lima isu utama yang perlu diatasi, yakni kesejahteraan, kompetensi, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan bagi para guru. “Kebijakan pengangkatan ini diharapkan dapat mengatasi tiga aspek crucial: rekrutmen, distribusi, dan kesejahteraan. Dengan meningkatkan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kondisi kesejahteraan mereka pun akan membaik, terlebih jika mereka diangkat menjadi PNS,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa pengangkatan guru PNS yang dikelola oleh pemerintah pusat akan mempermudah redistribusi guru ke daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Ini juga berkaitan dengan anggaran, mengingat banyak daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Kekurangan Guru PNS di Indonesia
Hingga pertengahan tahun 2026, terdapat kekurangan 464 ribu guru PNS di sekolah negeri serta lebih dari 250 ribu kelas yang tidak memiliki pengajar. Kekurangan ini merupakan akibat dari tidak ada rekrutmen guru PNS selama tujuh tahun terakhir. “Sungguh ironis, selama tujuh tahun tidak ada rekrutmen guru PNS, tetapi seleksi untuk tenaga administrasi dan staf lainnya terus dibuka. Pada saat yang sama, kita sedang menghadapi kekurangan guru yang parah,” jelas Satriwan.
Kekosongan kelas tidak bisa dianggap sepele, karena berdampak negatif pada proses pembelajaran dan motivasi siswa. Akibatnya, banyak siswa yang tidak menerima materi pembelajaran secara optimal, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pendidikan nasional.
Distribusi Beban Mengajar yang Tidak Seimbang
Kekurangan guru tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Hal ini memaksa guru yang ada, termasuk guru PPPK dan honorer, untuk mengajar dengan jam pelajaran yang sangat tinggi, bahkan mencapai 40 hingga 50 jam seminggu. “Bagaimana mungkin siswa bisa menerima materi yang berkualitas jika guru yang mengajarkan tidak memiliki kompetensi yang sesuai? Misalnya, pelajaran Bahasa Indonesia diajar oleh guru olahraga, atau guru seni rupa yang mengajar mata pelajaran agama,” kata Satriwan menyoroti situasi ini.
Komposisi Guru yang Tidak Seimbang
Komposisi guru di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Terdapat 857 ribu guru PNS, 900 ribu guru PPPK penuh waktu, 200 ribu guru PPPK paruh waktu, dan 170 ribu guru honorer. “Status ideal bagi seorang guru seharusnya adalah PNS, agar mereka mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hingga masa pensiun,” tegasnya.
Masalah Kesejahteraan Guru
Di samping itu, masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya gaji yang diterima oleh guru PPPK paruh waktu dan honorer. Banyak dari mereka yang menerima gaji yang sangat tidak manusiawi, berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Hal ini tentu tidak mencerminkan penghargaan yang layak bagi profesi yang sangat penting ini.
Desakan untuk Pengangkatan Otomatis
P2G mendesak pemerintah untuk segera mengangkat 200 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa harus melalui proses tes lagi. “Mereka sudah mengikuti seleksi yang dilakukan oleh pemerintah dan memiliki pengalaman mengajar selama lebih dari sepuluh tahun,” kata Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menekankan urgensi pengangkatan ini.
Selain itu, P2G juga meminta agar guru PPPK penuh waktu yang telah mengabdi selama bertahun-tahun diangkat menjadi PNS tanpa melalui seleksi, mengingat banyak dari mereka yang berusia di atas 35 tahun dan berpengalaman mengajar.
Afirmasi bagi Guru Berpengalaman
Iman menambahkan bahwa pengangkatan guru PPPK penuh waktu harus memperhatikan pengalaman mengajar mereka. “Kami meminta adanya afirmasi bagi guru yang telah mengajar lebih dari 15 tahun, dengan memberikan pembobotan tertentu untuk meningkatkan skor mereka dalam proses tes PNS,” ujarnya.
Lebih lanjut, P2G mengusulkan agar Panselnas mempertimbangkan variabel lama pengabdian dan kepemilikan sertifikat pendidik dalam proses seleksi ini. Sebagian besar guru PPPK penuh waktu sudah memiliki sertifikat yang menunjukkan kompetensi dan profesionalisme mereka.
Skema Seleksi yang Adil
P2G berpendapat bahwa pemerintah perlu menyediakan dua klaster dalam proses seleksi guru PNS. Klaster pertama untuk guru PPPK penuh waktu dan klaster kedua untuk sarjana pendidikan lulusan PPG Prajabatan. “Dengan cara ini, generasi muda juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru PNS, karena pada dasarnya, lulusan LPTK tidak bercita-cita menjadi honorer atau PPPK. Mereka berharap untuk diangkat sebagai PNS,” jelas Iman.
Pentingnya Pendataan yang Valid
Pendataan guru PPPK untuk diangkat menjadi PNS harus dilakukan dengan validitas yang tinggi. “Kami mengingatkan agar tidak ada guru ‘siluman’ dalam proses ini, yaitu guru yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi kriteria,” tegas Iman, menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengangkatan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengatasi kekurangan 464 ribu guru PNS di sekolah negeri dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan kebijakan yang tepat dan tindakan nyata, kita dapat mencapai tujuan tersebut untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.
➡️ Baca Juga: Harga BBM di SPBU Pertamina Tetap Stabil Tanpa Perubahan pada 1 April 2026
➡️ Baca Juga: Disnaker Kota Bandung Selenggarakan Job Fair Virtual untuk Tingkatkan Peluang Kerja
