UGM Ungkap Risiko Kebijakan Kuliah Gratis di PTN yang Butuh Rp93 Triliun

bila salsabila2 minggu ago

8 3 minutes read

Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memunculkan berbagai reaksi, terutama dari kalangan akademisi. Dosen Manajemen Kebijakan Publik di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menyampaikan pentingnya melakukan kajian akademik yang mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, kajian ini akan memastikan bahwa setiap PTN dapat beroperasi dengan basis yang tepat, mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis PTN, seperti PTN Satuan Kerja, PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Berbadan Hukum (PTN-BH).

Pentingnya Kajian Akademik

Subarsono menekankan bahwa sebelum memutuskan untuk membebaskan biaya kuliah, pemerintah perlu memperhatikan kondisi finansial masing-masing PTN. Misalnya, PTN-BH memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam mengelola anggaran, aset, dan penyelenggaraan akademik. “Oleh karena itu, desain pembiayaan pendidikan gratis harus mempertimbangkan struktur pendanaan yang ada,” ujarnya, seperti yang tertera dalam laman resmi UGM.

Lebih lanjut, Subarsono menunjukkan bahwa pembebasan biaya kuliah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah. Data menunjukkan bahwa defisit fiskal pada April 2026 mencapai Rp164,4 triliun, atau setara dengan 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini terus meningkat menjadi Rp235,6 triliun pada Juli 2026 dan Rp240,1 triliun pada Agustus 2026. Pada saat yang sama, jumlah mahasiswa aktif di seluruh PTN mencapai 2.833.169 orang. Dengan jumlah tersebut, estimasi anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan seluruh mahasiswa di PTN diperkirakan mencapai sekitar Rp93,74 triliun.

Risiko Defisit pada PTN

Subarsono mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak mengganti biaya SPP kepada PTN, terutama yang berstatus PTN-BLU dan PTN-BH, maka institusi tersebut berisiko mengalami defisit. Hal ini dapat mengancam kelangsungan operasional mereka dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “PTN-BH memerlukan dukungan finansial yang signifikan untuk memenuhi belanja pegawai, pembelian barang, dan berbagai kegiatan akademik,” jelasnya.

Pengelolaan anggaran yang lebih kompleks di PTN-BH.
Potensi defisit jika SPP tidak diganti oleh pemerintah.
Risiko terancamnya kelangsungan operasional PTN.
Kebutuhan dukungan finansial untuk kegiatan akademik.
Pentingnya desain sistem pendanaan yang tepat.

Pentingnya Skema Substitusi Pendapatan

Dalam konteks ini, Subarsono menyarankan agar pemerintah memikirkan skema substitusi pendapatan untuk menggantikan biaya pendidikan yang dibebaskan. Ia berpendapat bahwa jika inisiatif pembebasan SPP berasal dari pemerintah pusat, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mentransfer dana sebagai pengganti SPP kepada PTN-BH yang bersangkutan. “Dengan cara ini, keberlanjutan operasional PTN-BH dapat terjamin,” tambahnya.

Selain itu, Subarsono juga menyinggung pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam kebijakan kuliah gratis. Menurutnya, pembebasan biaya pendidikan yang bersifat menyeluruh berpotensi memberikan keuntungan yang sama kepada mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda, termasuk mereka yang berasal dari keluarga mampu. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pembebasan biaya kuliah lebih difokuskan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial.

Prioritas bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Subarsono menyarankan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dengan pendekatan ini, bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih efektif kepada mereka yang memerlukan tanpa harus memberikan pembebasan biaya secara menyeluruh kepada seluruh mahasiswa. “Pemerintah dapat fokus pada kategori mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan membayar SPP mereka di PTN mana pun mereka belajar,” ujarnya.

Fokus pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Pembebasan biaya kuliah yang lebih terarah.
Pemanfaatan dana subsidi yang lebih efisien.
Mengurangi potensi ketidakadilan dalam pendidikan.
Pentingnya verifikasi kondisi ekonomi mahasiswa.

Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pendidikan

Subarsono menekankan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan pendidikan tidak berarti semua mahasiswa harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sebaliknya, dukungan harus diberikan secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing individu. “Keadilan bukan berarti semua orang mendapat perlakuan identik, tetapi perlakuan proporsional berdasarkan alasan yang objektif. Oleh karena itu, mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya tidak perlu mendapatkan pembebasan SPP,” terang Subarsono.

Skema ini juga akan membantu pemerintah dalam mengendalikan beban anggaran, terutama di tengah situasi fiskal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan gratis di PTN harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat, melibatkan kementerian terkait, dan mempertimbangkan kapasitas keuangan negara.

Keterlibatan Kementerian Terkait

Dalam hal ini, Subarsono mengungkapkan bahwa pemerintahan harus menghitung secara matang rencana pendidikan gratis di PTN bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kapasitas finansial pemerintah. “Sebagai langkah awal, rencana pendidikan gratis di PTN sebaiknya didiskusikan dengan kementerian terkait, sambil mempertimbangkan pendapatan dari Kementerian Keuangan mengenai kemampuan finansial pemerintah,” jelasnya.

Pentingnya kolaborasi antar kementerian.
Perhitungan anggaran yang cermat.
Diskusi awal mengenai rencana pendidikan gratis.
Menjaga keberlanjutan anggaran pemerintah.
Mengawasi dampak jangka panjang dari kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan kuliah gratis di PTN menawarkan potensi besar bagi peningkatan akses pendidikan. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan perhatian terhadap aspek keadilan serta keberlanjutan anggaran, kebijakan ini bisa berisiko menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan semua aspek yang ada demi mencapai tujuan yang diinginkan.