DPRD Kota Cimahi baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT Cipta Aneka Pangan Prima (CAPP) yang berlokasi di Jalan Gempol Sari, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Sidak ini dilakukan pada Senin, 24 Agustus 2026, sebagai respons terhadap sejumlah aduan yang diterima dari masyarakat mengenai aktivitas perusahaan tersebut.
Respons DPRD Terhadap Aduan Masyarakat
Inspeksi mendadak ini muncul setelah DPRD mencatat adanya keluhan dari warga terkait berbagai isu yang melibatkan perusahaan. Isu yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas operasional, tetapi juga mencakup aspek perizinan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta interaksi perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Dalam sidak ini, pimpinan DPRD bersama anggota dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV hadir untuk memantau langsung situasi di lapangan. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang dialog dengan manajemen PT CAPP, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pernyataan Ketua DPRD Kota Cimahi
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, mengungkapkan bahwa sidak ini bertujuan untuk menanggapi isu-isu yang telah disampaikan oleh masyarakat. “Di mana di PT Cipta Aneka Pangan, dan insyaallah tadi sudah ada pembicaraan-pembicaraan dan juga pembahasan-pembahasan dan insyaallah ke depan akan kita tindak lanjuti secepatnya,” ujar Wahyu kepada awak media saat berada di lokasi sidak.
Proses Tindak Lanjut yang Diperlukan
Namun, DPRD menekankan bahwa pertemuan dengan manajemen PT CAPP hanyalah langkah awal. Terdapat sejumlah dokumen dan kondisi riil di lapangan yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pentingnya Verifikasi Dokumen dan Kondisi Lapangan
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi III, Enang Sahri Lukmansyah, menegaskan bahwa pertemuan ini baru merupakan tahap awal setelah adanya pengaduan dari masyarakat. “Tapi kita juga belum melihat bukti yang di lapangan, terutama tentang perizinan. Komisi I pun belum memverifikasi izinnya seperti apa,” ungkapnya.
- Dokumen perizinan yang harus diverifikasi
- Kondisi lingkungan sekitar perusahaan
- Dampak sosial dari aktivitas perusahaan
- Proses pembangunan yang sedang berlangsung
- Hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal
Isu Lingkungan dan Dampak Sosial
Menurut Enang, perhatian utama Komisi III terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “Sekarang posisinya, sesuai enggak dengan KPPR-nya? Penyesuaian di lokasinya, ini yang harus kita lihat. Lalu bagaimana sekarang kesesuaian dengan lingkungannya,” tegasnya.
DPRD tidak hanya ingin memastikan bahwa lokasi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana dokumen lingkungan yang menjadi dasar aktivitas perusahaan telah dipatuhi. Hal ini dianggap krusial untuk memahami dampak dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Langkah Selanjutnya untuk Masyarakat
Keberlanjutan komunikasi antara DPRD dan masyarakat sangat penting dalam proses ini. DPRD berkomitmen untuk terus memantau perkembangan yang terjadi di PT CAPP dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan merujuk pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman terkait dengan keberadaan perusahaan di lingkungan mereka.
Harapan untuk Kerjasama yang Baik
Dengan adanya sidak ini, DPRD berharap dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara PT CAPP dan masyarakat sekitar. Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dalam menjalankan aktivitasnya dan bersedia berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang ada.
Transparansi dan komunikasi yang baik akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Masyarakat akan lebih memahami aktivitas perusahaan, sementara perusahaan dapat menjalankan operasionalnya tanpa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga. Ini adalah langkah penting untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan lingkungan di Cimahi.
Dalam jangka panjang, DPRD Kota Cimahi berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sidak ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut.
Dengan demikian, DPRD Cimahi siap untuk mendengarkan dan merespons setiap keluhan dari masyarakat, serta berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Cimahi. Melalui pendekatan yang proaktif ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan.
➡️ Baca Juga: BIJB Kertajati Sebagai Solusi Penerbangan Pasca Erupsi Anak Krakatau
➡️ Baca Juga: Honda Bekerja Sama dengan Tata Technologies untuk Mengembangkan Platform Mobil Inovatif Baru
